Perlukah Revisi Terhadap UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan

Perlukah Revisi Terhadap UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan

Dinamika terjadi di Awal Tahun 2018 jelang Program Legislasi Nasional(Prolegnas) 2018 akan digelar karena UU No.13 Tahun 2003 diusulkan menjadi salah satu Undang-undang yang harus digodok ulang. Pro Kontra pun tak dapat dihindari.

Ada Pandangan tidak perlu lagi ada Revisi terhadap UU No.13 Tahun 2003 ini,Justru yang harus dilakukan adalah membuat Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru. Dahulu sudah pernah diagendakan untuk membuat pokok-pokok pikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan revisi. Beberapa pandangan terutama dari Serikat Buruh mengatakan bahwa revisi UU No13/2003 justru akan menambah permasalahan baru.

Untuk menetapkan pasal-pasal mana yang akan direvisi akan menimbulkan perdebatan antara Serikat Buruh dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO) Kalaupun ada kesepahaman pasal-pasal yang akan direvisi. Pertanyaan adalah bagaimana kalau ada pihak lain yang mengajukan pasal yang lain untuk Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan tetapi Posisi UU No.13/2003 akan semakin tidak jelas akan semakin tidak jelas. Selama dilakukan pembahasan revisi berarti pasal yang dibahas akan menjadi Status Quo. Lalu bagaimana jika terjadi masalah apa yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikannya.

Hal ini pernah disampaikan dalam salah seorang Mantan Anggota LKS Tripartit Nasional bahkan disampaikan kepada Bpk Pompida Anggota DPR RI dahulu karena turut turun ke Lapangan dalam mencari masukan terhadap issue revisi UU No.13/2003. Itulah sebabnya pihak Kontra Revisi menolak rencana revisi.

Namun yang harus dilakukan adalah membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk menggantikan UU No.13/2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru harus mempertimbangkan kondisi Para Buruh di Indonesia yang didominasi Tamatan SD dan SMP,bagaimana mungkin mereka bisa ber-Acara di Pengadilan. Dari sisi geokrafis apakah efektif buruh yang ada di daerah Tambang dan Pedalaman yang di sektor Perkebunan dan kehutanan mereka harus menyelesaikan perselisihannya ditingkat Propensi. Berapah lama waktu yang mereka butuhkan dari lokasi kerja. Lalu bagaimana Perlindungan Negara/Pemerintah terhadap Kaum Buruh.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan saat ini tidak ada peranan pemerintah dalam melindungi buruh. Peranan Pemerintah hanya sebatas anjuran,selanjutnya menyerahkan kepada para pihak untuk bertarung di Pengadilan. Dengan Posisi yang tidak sebanding Buruh sangat lemah dibanding Pengusaha,padahal pemerintah sudah mengambil sebagian hasil keringat buruh melaui pajak,Namun begitu terjadi masalah pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan karena UU No.13/2003 dan No.2/2004 telah mengamputasi peranan pemerintah.

Hal inilah yang perlu dipertimbangkan dalam membuat Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru,bukan lagi sekedar revisi.

Namun pandangan ini bukan tanpa kritik bahkan datang dari kalangan Serikat Buruh sendiri. Kelompok ini mengatakan tidak ada persoalan Revisi atau membuat Undang-undang yang baru karena Serikat Buruh tidak mempunyai konsep yang utuh bahkan Konsep Revisi atau membuat Undang-undang yang baru pun tidak pernah dipikirkan bersama-sama. Ketika kalangan buruh tidak percaya kepada P4D/P ada Serikat Buruh yang mengusulkan PHI,tapi sekarang pun mulai tidak ada Kepercayaan kepada Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) tersebut.

Saya hanya bisa mengatakan mari berfikir realistis dan memberikan masukan-masukan sumbang saran kebutuhan seperti apa yang diperlukan bersama, terutama memikirkan kedua Kepentingan. Dan semoga tulisan ini menggugah kita untuk memberikan Pertimbangan Postif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) pada Ptogram Legislasi Nasional Tahun 2018 ini.

*) ANDI FP Paraga, Aktivis Buruh

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent