Wacana Pembekuan KPK, “Ludruk Politik” Yang Tidak Lucu

Wacana Pembekuan KPK, “Ludruk Politik” Yang Tidak Lucu

Ketegangan antara KPK dengan DPR-RI berawal ketika rapat paripurna DPR-RI pada 28 April 2017 mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Angket KPK. Pansus ini kemudian mengadakan rapat pertama kali pada 30 Juni 2017, setelah KPK mengumumkan bukti adanya tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun yang melibatkan sejumlah anggota DPR-RI, termasuk Ketua DPR-RI Setya Novanto dan sejumlah legislator dari beragam fraksi di Senayan, Jakarta. Pertanyaannya apakah “silat politik” yang dilakukan Pansus akan berhasil membekukan atau membubarkan DPR-RI atau hanya sebuah “political prank atau lelucon politik” yang tidak lucu?

Langkah pembentukan Pansus Angket KPK DPR-RI menimbulkan pro dan kontra. Seakan menerapkan prinsip “anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku”, politisi Senayan yang masuk dalam Pansus Angket KPK terus bermanuver dan gigih mencari fakta atau temuan untuk mendapat “bukti” bahwa KPK tidak layak dipercaya lagi. Salah satu hasilnya adalah, pada 22 Agustus 2017, Pansus Angket KPK mengumumkan ke publik melalui jumpa pers bahwa mereka mendapatkan 11 temuan yang mengindikasikan adanya “abuse of power” KPK dalam melakukan pemeriksaan.

Adapun 11 temuan tersebut adalah : pertama, dari aspek kelembagaan, KPK menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritik. Kedua, KPK dengan argumen independen, mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara yang berpotensi abuse of power. Ketiga, KPK sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari DPR. Keempat, KPK dalam menjalankan Tupoksinya belum patuh pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK.

Kelima, dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi lembaga-lembaga negara lainnya. KPK lebih mengedepankan praktik penindakan melalui opini pemberitaan daripada politik pencegahan. Keenam, dalam fungsi sipervisi, KPK lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi alih-alih berupaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan instansi kejaksaan dan kepolisian. Ketujuh, dalam fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan HAM.

Kedelapan, terkait dengan SDM aparatur, KPK selalu berargumen independen, merumuskan dan menata SDM yang berbeda dengan unsur aparatur lembaga negara lainnya. Kesembilan, terkait dengan penggunaan anggaran, berdasarkan audit BPK banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepuluh, terhadap sejumlah kasus yang ditangani, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif dan menjunjung tinggi HAM.

Kesebelas, terhadap sejumlah kasus terkait dengan unsur pimpinan, kasus Novel Baswedan, kematian Johannes Marliem, Komisi III DPR dapat segera mengundang KPK dan Polri untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Mungkin, setelah mengumumkan 11 temuan mereka, Pansus Angket KPK DPR-RI ingin mengetahui sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun karena “asa” tersebut kurang didapat, Pansus Angket KPK DPR-RI membuat gebrakan politik baru dengan akan mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya mengusulkan pembekuan KPK, dimana rekomendasi tersebut akan disampaikan tanggal 28 September 2017. Hal ini dikemukakan politisi senior PDIP, Hendri Yosodiningrat sekaligus diamini oleh Agun Gunandjar Sudarsa yang juga Ketua Pansus Angket KPK DPR-RI serta politisi Partai Golkar.

Awas ! “Jebakan Politik” buat Presiden Jokowi.

Mendapatkan “ancaman” lembaganya akan dibekukan, Febri Diansyah, Jubir KPK mengatakan, wacana pembekuan KPK oleh DPR merupakan bagian dari upaya pelemahan yang selama ini terjadi. Menurutnya, KPK tidak akan berhenti untuk terus melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi,” tandas Febri yang juga mantan aktifis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Tampaknya, rekomendasi Pansus yang akan membekukan KPK kurang mendapatkan dukungan yang meluas. Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP misalnya mengatakan, PDIP tidak mendukung pembekuan KPK. Hal senada dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres dengan menyatakan pemerintahan dibawah Presiden Jokowi ingin memperkuat KPK, pemerintah tidak akan mengintervensi KPK dan pemerintah berharap KPK segera menyelesaikan problem internalnya. Senada seirama, Jaksa Agung, Prasetyo menilai tidak ada overlapping dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung dan KPK, dan yang diperlukan adalah membangun sinergi.

Rekomendasi Pansus Angket KPK DPR-RI terkait pembekuan KPK yang akan dibacakan pada 28 September 2017 dan kemudian dikirimkan ke Presiden Joko Widodo jelas merupakan “jebakan politik/political trap” bagi Jokowi, dan sebaiknya dalam menyikapinya, Presiden Jokowi perlu menegaskan kekonsistenannya untuk memerangi setiap upaya untuk melemahkan KPK dan akan memperkuat KPK. Ketegasan ini penting dikemukakan Presiden, karena tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crimes, bahkan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan internasional sebagaimana yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Ternyata “ludruk atau lelucon politik” dalam bentuk rekomendasi Pansus Angket KPK DPR-RI yang salah satunya mengusulkan pembekuan KPK, dapat memberikan implikasi dan gambaran yang luas antara lain mengindikasikan Parpol pendukung Pansus tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan kurang menyadari bahwa ada beberapa dampak strategis dari korupsi antara lain : korupsi dianggap merusak demokrasi; Korupsi dianggap merusak aturan hukum; Korupsi menghambat pembangunan berkelanjutan; Korupsi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Tidak hanya itu saja, “persaingan politik” tidak sehat ini akan mengakibatkan ketegangan DPR RI vs KPK akan semakin meluas, termasuk akan menyeret dinamika hubungan DPR dengan pemerintah, karena pemerintah cenderung memperkuat KPK sampai kepada apa yang pernah ditulis Prof. Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bahwa anggota Pansus Angket KPK DPR-RI dapat dijerat dengan obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UNCAC, obstruction of justice adalah mandatory offences yang harus ditegakkan. Wow!

*) Toni Ervianto, Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia di Strategic Asessment, Jakarta. Alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI). Tinggal di Cilangkap, Jakarta Timur.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent