Khilafah Sama Dengan Mendirikan Negara Dalam Negara

Khilafah Sama Dengan Mendirikan Negara Dalam Negara

Jakarta, Menerapkan sistem khilafah di Indonesia seperti yang diinginkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini sama saja mendirikan negara didalam negara. Dakwahnya HTI ini seperti apa sebab kalau gerakan politik tentunya ada keinginan membentuk negara. Ketika Indonesia terpecah-pecah, dikhawatirkan perjuangan umat Islam terpecah-pecah. Melihat hal ini ulama-ulama Indonesia, menilai sistem khilafah banyak mudharotnya atau tidak bermanfaat, sehingga NKRI harga mati ini sebenarnya lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan DR. H. Marhadi Muchayyar, Lc, MA dalam diskusi bertema “Jihad Kebangsaan, Mengatasi Problem nasional “ yang diadakan oleh Forum Mudzakaroh Ulama Jakarta Utara seraya menambahkan antara Hizbut Tahrir dan Wahabi sebenarnya sangat bentrok, karena Hizbut Tahrir mendukung berdirinya khilafah Islamiyah, sedangkan Wahabi menentang Khilafah Ustmani.

Menurutnya, terbentuknya aliran-aliran di Indonesia tentu tidak lepas dari mahzab yang ada di agama Islam itu sendiri, sesungguhnya mahzab itu, jumlah ada puluhan, hanya saja yang tersisa berdasarkan seleksi alam para pengikutnya, sedangkan mahzab adalah satu pendapat ulama dalam satu madrasah pemikiran dan memiliki pengikut.

“Dalam madzab ini ada yang bentuknya politik, ada yang bentuknya aqidah, ada yang bentuknya fiqih, cuma mahzab yang sering kita kenal dengan nuansa keagamaan kita itu dalam mahzab fiqih, padahal mahzab dalam agama itu banyak, bahkan dalam politik ada Syiah, Ahlussunnah wal jamaah, Khawarij, Murji’ah, Kisaniyah, Zaidiyah, Hakimiyah, Nushairiyah,” urai anggota MUI Jakarta Utara ini seraya menambahkan sedangkan mahzab dalam aqidah ada beberapa yaitu mahzab Asyairah, Maturidiyah, Mu’tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Bahaiyah, Qadiyaniyah dan Mujassimah Musyabbihah.

Sedangkan pembicara lainnya, DR. Ade Reza Hariyadi mengatakan,  Komnas HAM baru saja merilis tentang angka kejerasan berbasis faktor-faktor yang bersifatSARA, diantaranya didalam hal keberagaman dan berkeyakinan, pada tahun 2015 angkanya meningkat sampai 100 kasus dari pelarangan pendirian tempat ibadah,bisa juga pelarangan pendirian gereja, pelarangan pendirian masjid, lalu pelarangan menjalankan kegiatan ibadah dan keyakinan, ujaran kebencian dan sebagainya ada 100 kasus.

“Setara Institute merilis sekitar 204 kasus untuk tahun 2016, semua yang merilis angka-angka kekerasan itu naik, Kepolisian mencatat sekitar 25 kasus, Abdulrahman Wahid foundation dan Lembaga Survey Indonesia juga merilis data tentang meningkatnya data kekerasan berbasis keragaman keagamaan dan keyakinan, bahkan hasil berikutnya menunjukkan bahwa 59,6 % penduduk Indonesia itu hidup dalam suasana kebencian, entah suku, agama dan lain sebagainya itu ada sekitar lebih dari 50 % orang indonesia membenci yang lain. Jadi lebih dari 50 % hidup dalam kebencian dan sekitar 7,7 % orang Indonesia berpotensi menerima paham radikal, dan 0,4 % nya itui pernah melakukan tindakan kekerasan karena pemahaman yang radikal. Jika 250 juta, 1 % nya saja sudah termasuk angka yang luar biasa,” tambah dosen Universitas Bung Karno ini seraya menambahkan data dari Mabes Polri tahun 2016 ada sekitar 21 ormas yang menyatakan berbaiat kepada ISIS, di Indonesia ada sekitar 300 ribu ormas dan yang terdaftar sekitar 250 ribuan dan yang berbadan hukum hanya sekitar 10 ribuan.

“Saya kira suatu potensi yang luar biasa, betapa kompleksnya masalah kita hari ini, terutama dikaitkan dengan fenomena munculnya radikalisme, terorisme dan sekarang istilah intoleran, ormas radikal, terorisme, komunisme, itu fakta-fakta kita hari ini,” tambah Reza.

Menurutnya, realitas virtualnya ada ratusan akun media sosial yang mempromosikan paham radikal, termasuk teknik-teknik melakukan teror massal dengan sumber daya yang terbatas seperti yang terjadi di Jerman dengan menggunakan truk. Dalam dunia virtual ternyata kekuatan kelompok radikal ini mendominasi, baik melalui akun, website dan jaringan sosial lainnya. Implikasinya adalah pergerakan face to face, orang ke orang sudah berganti menjadi pendekatan-pendekatan virtual.

“ISIS organisasi teror paling canggih didunia, isis punya kantong uang, mereka punya teknologi dan merekabias menyiapkan ratusan akun, jaringan online dan sebagainya untuk menyiapkan diri bagi orang-orang yang putus asa, ini namanya self radical, jika orang-orang ini nantinya sudah terkena self radical ini mereka nantinya akan jadi calon-calon pengantin,” tambah doktor lulusan Universitas Indonesia (UI) ini.

Pembicara lainnya KH. DR. Ahmad Nur Alam Bachtir  mengatakan, pluralisme itu sebuah keniscayaan karena sudah ada dalam Al Quran yaitu surat al Hujurat ayat 13. Di Indonesia, pemikiran Islam adalah sebuah ajaran Islam yang tidak perlu dikhawatirkan, yang perlu dikuatirkan adalah phobia, yaitu phobia terhadap Islam.

“Jangan terjebak oleh definisi radikalisme dan intoleransi dalam dunia barat, kita harus luruskan. Karena kalau menurut pendapat saya radikalisme itu adalah potensi bagi siapapun, aliran manapun, suku manapun, keluarga manapun, agama manapun kalau keadilan itu tidak ditegakkan. Allah tidak akan menegakan negara yang dzalim walaupun seluruh penduduknya muslim, contohnya di Mesir, kenapa Husni Mubarak begitu tragis, karena disitu ada ketidakadilan, kenapa Libya juga terjadi seperti itu karena tidak adanya keadilan. Dalam keluarga saja jika ada 1 anak yang terkucilkan maka dia akan radikal, kenapa Yusuf dikucilkan karena adanya ketidakadilan. Seperti lepasnya Timor-Timur karena mungkin mereka merasa ada ketidakadlian,” tambah pengamat masalah Islam ini seraya menegaskan pemerintah harus memberikan keadilan agar tidak ada radikalisme dan tidak ada disintegrasi bagi NKRI.

*) Bayu Kusuma, peneliti muda di Center of Risk Strategic Intelligence Assessment (Cersia) Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent