Tamasya Al-Maidah: Mobilisasi Massa atau Pengawasan?

Tamasya Al-Maidah: Mobilisasi Massa atau Pengawasan?

Bila rencana aksi massa yang disebut dengan Tamsaya Al-Maidah (TA), yang digagas kelompok anti-Ahok, jadi digelar, ia tidak bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan pengawasan Pilkada yang lazim. Hal itu termasuk dalam kategori pengerahan (mobilisasi) massa yang dapat beresiko bagi keamanan penyelenggaraan Pilkada pada 19 April nanti.

Karenanya penulis tidak sependapat dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (FZ), yang menyebut bahwa gerakan TA adalah “sah-sah saja dan bagus-bagus saja” karena dianggap sebagai pengawasan Pilkada dari masyarakat yang sesuai aturan. Sebab jika benar merupakan pengawasan dari masyarakat, tentu tak perlu menggunakan model mobilisasi dari luar DKI, misalnya dari Jatim, Jateng, dan Jabar. Bisa saja dibuat tim pemantau yang bekerjasama dengan pihak-pihak Bawaslu, KPUD, dan aparat keamanan (TNI-Polri), serta organisasi seperti LSM-LSM yang selama ini juga memantau pelaksanaan Pilkada.

Karena itu penulis sependapat dengan isi Maklumat Bersama yang diteken oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, yang antara lain berbunyi “setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.”

Sejatinya, gagasan menggelar Gerakan TA justru bisa kontraproduktif bagi upaya pemenangan Pilkada. Sebab jika kemudian gerakan ini mengganggu jalannya Pilkada, maka simpati publik terjadap pihak yang didukung gerakan tersebut juga bisa terganggu atau bahkan mengalami kemerosotan. Apalagi jika ada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa gerakan tersebut.

Gerakan mobilisasi massa yang tidak sesuai dengan aturan main dan cenderung menimbulkan keresahan dan kegaduhan, hemat penulis, adalah instrumen politik yang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi pemberdayaan sistem demokrasi.

*) Muhammad A S Hikam, pengajar di Universitas Presiden, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sesko TNI dan Universitas Pertahanan.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent