Menyimak Pidato Kebangsaan Anies

Menyimak Pidato Kebangsaan Anies

Pidato calon Gubernur DKI, Anies R. Baswedan pada Senin malam (3/4/2017) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, menarik untuk disimak secara kritis karena di dalamnya bermuatan pandangan-pandangan beliau mengenai bagaimana visi dan misinya sebagai cagub dalam Pilkada 2017 dan juga pandangan dasar atau filosofis yang menjadi fondasinya. Pandangan dasar tersebut, setidaknya bagi penulis, tak kalah penting untuk dicermati karena dari sanalah seluruh visi, misi,aksi, dan program kerja Paslon 3, khususnya Anies Baswedan, akan direncanakan, diperjuangkan, dan diwujudkan dalam kenyataan.

Menyimak video pidato kebangsaan Anies Baswedan yang bertema “Persatuan Indonesia” itu, terdapat beberapa poin yang patut kita apresiasi. Antara lain yang terpenting adalah: 1) Komitmen Anies Baswedan terhadap demokrasi dan nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, termasuk hak warganegara untuk memilih dan di pilih tanpa ada pemaksaan dari manapun; 2) Komitmen Anies Baswedan terhadap penegakan dan ketaatan hukum oleh penyelenggara negara (birokrasi pemerintah), perlu diacungi jempol. Dalam hal ini Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemda harus patuh terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa pandang bulu; dan ke 3) Komitmen Anies Baswedan terhadap pembangunan DKI yang berorientasi kepada manusia dan peningkatan kualitas manusia, bukan hanya berorientasi kepada apa yang disebut beliau sebagai ‘pembangunan benda-benda mati’, seperti infrastruktur.

Namun demikian cacatan kritis perlu diberikan kepada Anies Baswedan dalam hal-hal sbb: 1) Pandangan beliau mengenai kebhinekaan, yang dianggap tidak perlu diperjuangkan karena ia adalah sebuah fakta. Yang perlu diperjuangkan adalah ‘persatuan dalam kebhinnekaan’; 2) Sikap Anies Baswedan terhadap gagasan-gagasan dan aksi-aksi yang bisa disebut telah mencederai prinsip demokrasi dan persatuan, khususnya radikalisme dan SARA dalam proses Pilkada DKI; dan 3) Kontradiksi Anies Baswedan dalam menyikapi model pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa di DKI, khususnya pembangunan infrastruktur.

Hemat penulis, pandangan Anies Baswedan mengenai kebhinnekaan sebagai fakta statis sehingga tak perlu diperjuangkan adalah problematik. Sebab kebhinekaan tidak hanya bisa dilihat secara empiris, tetapi juga dalam bentuk gagasan, ide-ide, dan persepsi serta perilaku. Manusia bisa saja memiliki kemiripan dalam kesukuan dan keberagamaan, tetapi belum tentu mereka share dalam gagasan, pemikiran, ideologi, dan perilaku yang muncul dari elemen-elemen tersebut. Kebhinekaan sebagai fakta empiris dan fisik adalah cara berfikir yang reduksionistik dan materialistik. Anies Baswedan menafikan aspek budaya yang bisa bersifat cair (fluid) dan samar (blurred), sehingga selalu merupakan hal yang memerlukan pemahaman, penyikapan, dan pengelolaan terus menerus yang sifatnya ‘open-ended’.

Walhasil kebhinekaan bukan hanya fakta fisik dan empiris belaka, sehingga pemahaman tentangnya pun perlu suatu perjuangan, kendati mungkin tidak sama dengan perjuangan fisik. Implikasinya jika beliau akan memperjuangkan persatuan dalam kebhinekaan, maka pada saat yang sama sejatinya juga memperjuangkan kebhinekaan itu sendiri. Kelemahan dr cara pandang Anies Baswedan adalah melihat kebhinekaan secara statis dan menafikan pentingnya pemahaman diri (self-understanding) dari subyek-subyek yang berbeda. Perjuangan untuk memperkokoh persatuan akan cenderung mengutamakan rekayasa sosial dan politik yang formal namun mengbaikan aspek budaya, tradisi, dan praksis yang khas.

Pandangan inilah yang kemudian menjelaskan mengapa ketika Anies Baswedan bicara mengenai problem kehidupan beragama di DKI, misalnya, beliau hanya secara eksklusif bicara tentang problem yang dihadapi sebagian ummat Islam yang menurut perlu diperhatikan. Namun Anies Baswedan  sama sekali tidak menyinggung problem yang dihadapi oleh komunitas ummat beragama lain di DKI. Demikian pula Anies Baswedan tidak menyentuh sedikitpun masalah SARA yang dipolitisasi dalam kampanye Pilkada DKI. Jika Anies Baswedan memang peduli dengan masalah membangun persatuan dalam kbhinekaan, maka isu SARA semestinya menjadi salah satu top priority beliau. Bagaimana Anies Baswedan akan membangun persatuan dalam kebinekaan jika tidak berfikir inklusif?

Yang terakhir, kritik Anies Baswedan terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu primadona pemerintahan Ahok menjadi kontradkitif dengan statemennya yang menginginkan agar sistem transportasi publik yang integratif dibangun di DKI. Bukankah salah satu top priority dr pembangunan infrastruktur oleh Pemda DKI adalah sistem trasportasi integratif tersebut? Bahwa proses tersebut masih berjalan dan belum selesai, itu masalah lain. Tetapi sulit untuk dibantah bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di DKI juga dilaksanakan dalam rangka meraih tujuan ‘memanusiakan warga DKI’.

*) Muhammad A S Hikam, pengajar di Universitas Presiden, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sesko TNI dan Universitas Pertahanan.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent